KPK Selidiki Ada Tidaknya Unsur Suap Antara Fadil, Fahri dan Syahrini


Kontra.id - Jakarta. Saat ini KPK masih menyelidiki kasus persidangan suap pengurusan pajak yang menyeret nama Fadil, Fahri dan penyanyi Syahrini. Diselidiki tentang ada tidaknya unsur suap yang menyeret nama-nama tersebut.

KPK masih menelaah fakta-fakta persidangan kasus suap pengurusan pajak yang memunculkan nama Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Syahrini. Salah satu yang dicermati KPK adalah ada tidaknya unsur suap terkait munculnya nama-nama itu.

"Jika memang dalih dari fakta persidangan menjadi domain atau kewenangan KPK sesuai dengan UU 30 tahun 2002 tentu kita akan didalami lebih lanjut tapi jika itu ada dalam domain atau kewenangan sepenuhnya dari pemeriksaan pajak yang berada di Ditjen Pajak tentu saja KPK tidak bisa mendalami hal tersebut," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Analisis lebih lanjut terkait hal itu menurut Febri akan dilakukan KPK. Apabila nantinya yang ditemukan adalah indikasi penyimpangan pajak maka tentunya Ditjen Pajak yang akan turun tangan. Untuk itulah, KPK juga meminta Ditjen Pajak untuk mencermati fakta-fakta yang muncul di sidang.

"Sepatutnya selain KPK memperhatikan hal tersebut, pihak Ditjen Pajak juga menyimak fakta persidangan yang sudah terbuka umum sehingga jika ada ranah kewenangan Ditjen Pajak dapat ditindak lanjuti," sebut Febri.

Penyidik KPK sendiri telah merampungkan berkas penyidikan atas nama tersangka Handang Soekarno di kasus suap pengurusan pajak. Handang akan segera menjalani sidang.

Handang terjerat operasi tangkap tangan KPK ketika menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Handang disangka menerima suap dari Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair atau Mohan.

Mohan sendiri telah menjalani persidangan. Dalam sidang Mohan, Handang pernah dihadirkan sebagai saksi pada Senin (20/3).

Saat itu, Handang mengakui adanya nota dinas terkait pengurusan pajak dengan nama penyanyi Syahrini. Namun Handang mengatakan nama Syahrini itu terkait dengan tax amnesty untuk percontohan bagi artis-artis lainnya.

Selain itu dalam sidang tersebut, muncul pula nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Handang beralasan keduanya akan dijadikan contoh untuk tax amnesty.