Sri Mulyani : Tidak Akan Ada Menteri Keuangan Tapi Dimas Kanjeng

 
foto wsj.com
Kontra.id - Jakarta. Baru baru ini menteri keuangan sri mulyani memberikan kuliah umum di universitas udayana bali, dalam kesempatan tersebut, sri mulyani banyak memberikan materi pengelolaan utang negara serta materi umum lainnya yang dihadiri oleh mahasiswa dari universitas udayana, dan berikut liputannya dari media tempo dibawahn ini 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Bali, Jumat kemarin. Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Sabtu, 20 Januari 2017, Sri Mulyani memaparkan perihal pengelolaan utang negara dalam kuliah umum yang mayoritas dihadiri mahasiswa tersebut.

"Saya senang tidak utang. Tapi, jika tidak mau utang, penerimaan harus naik atau belanja harus diturunkan. Tidak bisa bilang, 'Bu, saya mau uang sekolah gratis, naik angkot bensinnya disubsidi, tapi Ibu tidak utang.' Kalau begitu, tidak akan ada Menteri Keuangan, tapi Kanjeng Dimas," ujar Sri Mulyani berkelakar.
Menurut Sri Mulyani, agar penerimaan naik dan utang turun, pemerintah harus berupaya sekuat tenaga supaya masyarakat membayar pajak. “Pajak, di dunia mana pun, tidak ada fannya. Tidak ada orang yang jadi fanatik untuk bayar pajak. Karena itu, pajak jadi suatu kewajiban yang sifatnya harus di-impose,” ucapnya.

Sri Mulyani menuturkan rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih terbilang rendah dibanding tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Dia mengatakan, jika rasio pajak dan tingkat kepatuhan meningkat, defisit anggaran dapat dihindari.
Menurut data Kementerian Keuangan, kepatuhan pajak hanya mencapai 62,3 persen. "Kalau tingkat kepatuhan mencapai 80 persen, penerimaan perpajakan pasti bisa meningkat,” ucapnya. Adapun rasio pajak masih berada di level 11 persen. “Ini tidak acceptable. Negara yang satu kelas dengan kita bisa 15-16 persen, seperti Malaysia dan Thailand."

Sri Mulyani meyakini, apabila rasio pajak bisa bertambah 4 persen saja, Indonesia akan mampu menambah pendapatan negara dengan signifikan. “Bayangkan, kalau bisa 15 persen, kita akan mampu menambah (penerimaan) sekitar Rp 500 triliun, sehingga belanja kita yang Rp 2.000-an triliun itu tidak jadi defisit,” ujarnya. (tempo)