HENTIKAN Represifitas dan Pembungkaman oleh Negara Terhadap Ruang Demokrasi di Indonesia dan Tanah Papua


Kontra.id - Jogyakarta. Kekerasan aparat dalam menangani aksi demontrasi di indonesia masih dinilai buruk oleh banyak kalangan aktivis di indonesia, beberapa hari yang lalu terjadi aksi represif aparat keamanan melakukan pengepungan terhadap para aktivis FRI dan AMP di jogyakarta, dalam aksi tersebut sempat terjadi kekerasan terhadap para demonstran yang di lakukan oleh aparat (27/01/17). Akibat kejadian ini para aktivis mengeluarkan pernytaan sikap mereka terhadap sikap arogan aparat keamanan dalam menangani situasi aksi demontrasi tidak saja di jogyakarata tetapi juga di indonesia pada umumnya, dan beikut petikan siaran pres mereka yang kami kutip dari laman profil facebbok salah satu rekan kontra.id Ismantoro dwi yuwono :

 Pernyataan Sikap Bersama
HENTIKAN Represifitas dan Pembungkaman oleh Negara Terhadap Ruang Demokrasi di Indonesia dan Tanah Papua

Alam berdemokrasi di Indonesia kembali tercoreng dengan adanya tindakan represif yang berlebihan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Mahasiswa Papua. Pada tanggal 27 Januari 2017 massa aksi mahasiswa Papua gabungan FRI-Jogja, AMP dan FORMAT PAPUA yang berjumlah 100 orang lebih yang hendak menggelar aksi damai menuntut pengusutan kasus pemukulan, diskriminasi dan swepping terhadap masyarakat Dogiyai serta penangkapan terhadap 6 (enam) aktivis rakyat Papua yang dikenai pasal makar oleh aparat keamanan Indonesia pada tanggal 19 Desember 2016.
Kronologis kejadian pada aksi mahasiswa Papua tanggal 27 Januari 2017:

  • Sekira pukul 07.15 WIB pihak Kepolisian sudah berjaga-jaga di depan asrama Kamasan dan sepanjang Jalan Kusumanegara. 2 (dua) buah mobil truk Dalmas, 1 (satu) buah mobil Humas Kepolisian sudah disediakan terlebih dahulu di depan pintu masuk gapura dan 1 (satu) truk Dalmas berada di sebelah barat asrama Kamasan.
  • Pada pukul 10.05 WIB massa aksi bergerak keluar dari asrama Kamasan menuju rute titik nol km yang sudah ditentukan. Setelah massa aksi keluar dari asrama Kamasan langsung dihadang tepat di depan pintu gerbang asrama Kamasan Papua dimana pintu gerbang asrama ditutup oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkekuatan sekitar kurang lebih 200 pasukan gabungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta. Massa aksi dilarang keluar dari asrama Kamasan Papua dan pintu gerbang asrama Kamasan Papua ditutup paksa oleh pihak aparat Kepolisian. Koordinator massa aksi mencoba untuk menegosiasikan dengan pihak Kepolisian bahwa aksi mereka adalah aksi damai dan menunjukkan surat tanda terima pemberitahuan aksi yang telah disampaikan kepada Kepolisian sebelumnya tetapi justru sekira pukul 10.19 WIB pihak aparat Kepolisian melakukan tindakan represif terhadap massa aksi, terjadi bentrok dan 3 (tiga) orang mahasiswa Papua dipukul, diseret paksa dan diangkut ke mobil truk polisi. 3 (tiga) orang mahasiswa Papua yang di pukul oleh aparat kepolisian yaitu:

  1. Ansel Gobai, dipukuli oleh pihak aparat kepolisian hingga pelipis mata kirinya pecah dan berdarah;
  2. Jhon Gobai, dipukuli oleh aparat kepolisian di lutut dan tulang keringnya hingga memar dan berdarah;
  3. Yuli Waine, dipukuli oleh pihak aparat kepolisian hingga kepalanya berdarah.

Kekerasan demi kekerasan terus terjadi, pembungkaman terhadap ekspresi politik orang asli Papua kini tengah berlangsung. Hal ini terbukti dengan adanya pelarangan terhadap para mahasiswa Papua di Yogyakarta yang hendak melakukan aksi damai menuntut pengusutan kasus pemukulan, diskriminasi dan swepping terhadap masyarakat Dogiyai serta penangkapan 6 aktivis rakyat Papua pada tanggal 19 desember 2016. Kejadian ini merupakan gambaran situasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara yang hingga saat ini masih diperparah dengan pelbagai kasus penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap aktivis pro demokrasi dan pembela hak asasi manusia di Papua. Semua itu menggambarkan buruknya kehidupan demokrasi bagi masyakarat Papua. Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berkumpul, merupakan potret pengabaian konstitusi dan ancaman bahaya bagi cita-cita kesejahteraan dan pembangunan untuk rakyat Papua.

Tindakan represif aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemukulan terhadap para mahasiswa Papua yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2017 adalah bentuk pengebirian dari kebebasan berekpresi. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk meredam suara-suara kritis merupakan upaya melemahkan aspirasi rakyat. Semestinya suara kritis yang muncul menjadi koreksi pemerintah untuk lebih baik dalam melayani kepentingan masyarakat, bukan dengan memukuli, menangkapi, mengadili dan memenjarakan rakyat.

Berangkat dari kronologis peristiwa dan hal-hal tersebut diatas, kami menilai bahwa tindakan represif oleh aparat kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mahasiswa Papua yang tergabung dalam FRI-Jogja, AMP dan FORMAT PAPUA merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi dan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia berupa kekebasan berkespresi dan berpendapat yang telah dijamin UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu kami mendesak dan menuntut kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk:

  1. Menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat bagi rakyat Papua.
  2. Menghentikan tindakan-tindakan represif aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap setiap aksi-aksi rakyat dalam menyampaikan pendapat, khususnya terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat maupun mahasiswa Papua.
  3. Menuntut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)Indonesia untuk segera melakukan investigasi lapangan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peristiwa tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan kronologis diatas dan mengusut tuntas atas pelanggaran HAM di tanah Papua.
  4. Menindak dengan tegas dan memproses hukum Kapolda DIY dan jajaran lapangannya atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2017.
  5. Mencopot Kapolda DIY dan Kapolresta Yogyakarta dari jabatannya.
  6. Membebaskan kawan Obby Kogoya dari segala tuntutan hukum atas perkara yang sedang berjalan.
  7. Membebaskan kawan-kawan aktivis Papua yang dijerat dengan pasal makar atas nama; Hiskia Meage, Eman Ukago, Hosea Yeimo, William Wim, Panus Hesegem, dan Ismail Alua yang ditangkap tanggal 19 Desember 2016 oleh aparat Kepolisian yang sekarang ditahan di Manado, Sulawesi Utara.
  8. Membubarkan Tim Gabungan GOMPRA (Giat Operasi Mantab Praja) utusan Polda Papua di wilayah Kabupaten Dogiyai karena dalam melakukan aksi-aksi swepping telah memakan korban nyawa.
  9. Tarik milter organik dan non-organik dari tanah Papua.

Yogyakarta, 30 Januari 2017
1. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Yogyakarta.
2. LBH Yogyakarta.
3. FRI-Jogja.
4. AMP.
5. FORMAT PAPUA.

Liputan Kontra
Sumber Berita : Facebook